Selentingan; Dari Rekonstruksi Modernitas, Disorientasi Identitas, sampai Kekerasan Budaya Secara Kolektif

Art by hns.studio

 

Cerita dimulai pada suatu wilayah yang Bernama Indonesia. Wilayah yang kaya akan sumberdaya alam yang terdiri dari laut, pesisir dan daratan subur nan luas. Lingkungan wilayah ini mewakili berbagai bentuk kebudayaan sebagai respon manusianya terhadap adaptasi dari lingkungan tersebut. Pada aspek kemaritiman misalnya, kedatangan kelompok yang disebut Austronesia sekitar 3400-3800 yang lalu, mengawali perkembangan kebudayaan maritim di Nusantara. Kemunculan kelompok ini, membawa kebudayaan maritim berupa teknologi perahu bercadik, kemahiran berlayar untuk mengarungi lautan, dan pada gilirannya mengembangkan kebudayaan bertani dan domestikasi yang menjadi dasar kehidupan bagi masyarakat agraris.

    Cerita berlanjut berabad-abad kemudian, pada awal masehi hingga abad 17, pada era yang disebut sebagai zaman kejayaan laut Nusantara. Kawasan Nusantara menjadi wilayah yang turut mengambil peran dalam poros lalulintas maritim global. Kerajaan-kerajaan di Nusantara pada era ini terlibat aktif dalam pelayaran dan perdagangan internasional dan posisinya dianggap sebagai Mediterranean Sea atau kawasan laut Tengah bagi Indonesia dan Asia Tenggara. Penyematan ini muncul karena perannya sebagai penghubung kawasan Barat (Eropa) dan Timur (Cina) yang melewati selat Malaka, dan penghubung Asia dan Australia. Karena aktivitas laut yang padat waktu itu, lahir undang-undang Malaka dan Amanna Gappa yang diadaptasi menjadi Hukum Laut Internasional sampai hari ini, kemudian berkembang sampai ke aspek teknologi dan navigasi ketika kapal-kapal Eropa area jelajahnya hanya sejauh 20 – 30 km, pelaut-pelaut Nusantara telah berdiaspora ke Selandia Baru, Hawaii, hingga Madagascar.

    Selain pada sektor maritim, kekayaan sumberdaya alam di Nusantara kala itu, juga menjadi salah satu keunggulan. Karena alasan ini pula, Portugis memutuskan untuk memutar haluannya dari India dan Afrika menuju Indonesia. Menurut sejumlah catatan, rempah-rempah di Eropa dinilai lebih mahal dibanding emas waktu itu. Bahkan di Jerman, buah Pala yang hanya bisa ditemukan di Maluku, perponnya disetarakan dengan tujuh sapi jantan dewasa yang gemuk. Kemudian di bidang teknologi, Duarte Barbosa yang datang ke Nusantara tahun 1517 menyebutkan dalam tulisannya bahwa penduduk Jawa sangat ahli membuat sejata api yang kualitasnya disetarakan dengan senjata buatan Jerman. Cina banyak mengimpor senapan Jawa yang dikenal sangat berkualitas dan mampu menembus baju besi tebal. Rentetan catatan sejarah Nusantara kala itu membuktikan keunggulan dari berbagai aspek, mulai dari kebudayaan, sumber daya alam, teknologi, sampai pengetahuan.

    Hari ini, budaya atau local wisdom semacam itu, justru mengalami fase kepunahan dan digantikan oleh riuhnya standar-standar baru yang tidak familiar dengan kebiasaan masyarakat. Pada aspek maritim misalnya, 90% perahu-perahu yang dulunya menjadi simbol kedigdayaan, kini hanya bisa dinikmati dalam bentuk gambar. Capaian-capaian prestisius yang disebutkan pada bahasan sebumnya, kini hanya narasi usang di buku-buku sejarah. Ironisnya, rekonstruksi seperti ini bahkan menjangkit hingga ke struktur sosial. Misalnya di wilayah pesisir, tidak sulit untuk menemukan remaja-remaja yang malu dengan identitas orang tua dan keluarganya yang berprofesi sebagai nelayan atau pelaut. Kemudian pada sektor pertanian dan perkebunan, seberapa banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya dengan harapan kebermanfaatan bagi lahan perkebunan dan pertanian yang dimilikinya? Justru sebaliknya, para orang tua mengirim anaknya ke sekolah, ke perguruan tinggi, dengan harapan agar berpeluang memiliki profesi dan kehidupan yang lebih layak dan terpandang.

    Realitas saat ini menampilkan bagaimana kebudayaan tidak lagi menjadi kebanggaan, dipandang tidak memiliki kebermanfaatan dan nilai. Local wisdom tidak lagi penting untuk diturunkan ke generasi yang lebih muda. Pelaut-pelaut yang anaknya malu mengakui latar belakangnya, akan merasa punya kesedihan dalam berperan sebagai figur percontohan. Sebagian besar petani dan pekebun, merasa sektor pertanian dan perkebunan bukan sesuatu yang layak sebagai pilihan hidup. Seperti inilah adaptasi modernisme hari ini, indikator kemajuan suatu negara diatur dan diseragamkan dalam suatu standar tertentu yang tidak berdasar pada tinjauan lingkungan, budaya dan karakter masyarakatnya. Standarisasi semacam ini bahkan lebih parah di sosial media, dari kecantikan, kebahagiaan sampai gaya berpakaianpun diseragamkan. Kalangan muda-mudi akan berlomba-lomba mengikuti aktivitas apapun yang dilakukan oleh selebgram idolanya demi mendapatkan popularitas. Dengan begitu, kesan keren dan perasaan bahagia akan tercipta.

    Lalu apakah masih ada pengetahuan atau sekadar informasi tentang local wisdom yang tertinggal dikalangan masyarakat dan terkhusus kepada para muda-mudi hari ini? tentu masih ada. Bagi sebagian orang saat ini, hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan atau local wisdom merupakan pencerminan dari ketertinggalan, primitif, kumuh, dan kuper. Contoh sederhana misalnya ketika ada seseorang yang memakai sarung sebagai pakaian di ruang publik, vonis paling ringan yang akan diterimanya adalah “aneh atau kampungan”. Dari perspektif kebudayaan, hal semacam ini sudah bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan budaya.

    Ironisnya, streotipe ini bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat saja, tapi juga termanifestasi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang pada akhirnya menjadi kekerasan budaya yang lebih berat. Misalnya pengubahan struktur pantai, kebijakan ini hanya ditinjau berdasarkan perspektif pembangunan semata tanpa adanya tinjauan aspek lain. Pengubahan struktur pantai seperti reklamasi, pemasangan tanggul, memang bisa bermanfaat misalnya pada perkembangan kota/wilayah seperti tambahan area pemukiman dan industri, namun dari peserspektif lain, pembangunan semacam ini juga punya andil dalam mendegradasi kebudayaan - kebudayaan lokal. Adanya beton-beton yang terpasang akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan karena ekosistem laut terganggu, terjadi abrasi, area jelajah nelayan akan semakin jauh, sehingga aktivitas melaut perlahan-lahan akan mulai ditinggalkan. Di Kab. Majene, Sulawesi Barat, salah satu yang berperan penting dalam penurunan populasi perahu tradisional sandeq milik masyarakat Mandar adalah pembangunan tanggul yang dilakukan disepanjang garis pantai disana karena area berlabuh perahu-perahu semakin terbatas.

    Ada juga kebijakan yang berdampak pada suku laut atau orang laut di Kepulauan Riau (Kepri). Kelompok ini digolongkan sebagai masyarakat tertinggal oleh pemerintah ketika kota Batam mulai dipersiapkan sebagai kota pasar bebas pada medio 80-an. Melalui sebuah kebijakan yang mengatasnamakan kemajuan tata kota dan modernisme, mereka kemudian digusur dan ditempatkan di sebuah pulau yang telah disiapkan. Padahal mulanya, kelompok ini sepenuhnya menggantungkan kehidupannya di laut dengan konsep hidup subsisten. Dari aktivitas pemenuhan ekonomi, hingga tempat tinggal pun diatas perahu. Bagi masyarakat suku laut, pesisir dan laut sudah seperti tempat bermain mereka, aktivitas laut sudah menjadi identitas mereka. Bertahun-tahun kemudian, setelah mereka dipaksa di daratkan, kelompok ini justru mengalami kemiskinan struktural dan ketergantungan bantuan karena gagal dalam beradaptasi dengan pola hidupnya yang baru (agraris). Bantuan-bantuan yang biasanya mereka terima seperti pelatihan keterampilan dan bentuk dukungan lainnya, telah diberhentikan karena statusnya dianggap bukan lagi sebagai golongan masyarakat terasing. Kini, masyarakat suku laut hidup dalam sebuah dilema, antara menjadi masyarakat agraris namun terkendala dalam adaptasi, atau kembali melaut tapi tradisi-tradisinya mulai samar-samar.

    Sebetulnya, masih banyak contoh kasus kekerasan budaya seperti ini, hanya saja kurang terlihat dan tidak disadari karena memang dilakukan secara bersama-sama sehingga seringkali mendapat pemakluman dan dianggap hal biasa. Pada dasarnya, tinjauan budaya hanya dianggap sebagai variabel kesekian di Indonesia. Padahal semestinya, tinjauan budaya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam suatu kebijakan karena menyangkut identitas dan penguatan karakter masyarakat pada suatu bangsa. Salah satu aspek yang dimiliki suatu bangsa yang besar dan maju, dilihat dari identitasnya yang diadaptasi dari budayanya. Kebermanfaatan kebudayaan tidak bisa hanya dipandang melalui perspektif keuntungan ekonomi semata karena tentu saja akan kalah saing dengan tambang dan sektor-sektor lain yang punya keuntungan secara instan.

    Mari ambil contoh lewat budaya agraris, misalnya jika bertani dan berkebun tidak distreotipekan sebagai wujud ketertinggalan dan kemiskinan, mungkin saja Indonesia tidak harus mendatangkan beras, garam dan gula dari luar yang dianggapnya lebih berkualitas. Andai saja aktivitas kemaritiman (pelayaran dan perdagangan) menjadi perhatian khusus dan terus digaungkan sebagai suatu kebanggan oleh pemerintah dan masyarakat, bukan sesuatu yang tidak mungkin jika Indonesia dapat menjadi salah satu episentrum dalam dunia kemaritiman hari ini.

    Sebetulnya, jika menggunakan perspektif dan kalkulasi pemerintah yang cenderung tertarik dengan keuntungan semata, kebudayaan justru merupakan komoditi yang sangat menarik dan menggiurkan. Contohnya Korea Selatan yang mengemas budayanya lewat k-drama dan k-pop, pengaruhnya bahkan sampai bisa menyebabkan perseteruan kecil sesama netizen di sosial media. Tidak berlebihan jika menyebut, mereka rela mati demi idolanya. Lalu ada Jepang yang membangun citra negaranya bukan hanya melalui kemajuan teknologi, tapi juga melalui cultural tourism dan pop culturenya. Fenomena Otaku dan Wibu yang dapat diidentifikasi dengan mudah hanya lewat cara berpakaian dan perilaku mereka. Kelompok ini bahkan rela menghabiskan uang sampai jutaan rupiah hanya untuk mendapatkan merchandise edisi terbatas anime favoritnya.

    Dengan keragaman budaya yang jauh lebih banyak, Indonesia punya narasi yang lebih dari cukup untuk dikemas dalam berbagai output. Seharusnya Indonesia dapat mengembangkan sesuatu yang lebih maju, mengakar, kuat, dan massif. Indonesia, semestinya jauh lebih mampu menciptakan suatu hegemoni dan menjadi kiblat dibanding negara-negara yang disebutkan diatas.

    Salah satu tugas dari generasi pelanjut adalah menterjemahkan local wisdom maupun bentuk-bentuk lain dari suatu kebudayaan yang telah diturunkan secara turun temurun melalui perspektif pengetahuan dan teknologi saat ini. Mengadopsi setiap nilai-nilai luhur dan arif pada setiap kebudayaan yang kita punya sebagai upaya pembentukan karakter dan identitas bangsa. Anggap saja ini bentuk implementasi Indonesia dalam menterjemahkan dan mengadopsi Society 5.0. Karena tanpa identitas yang kuat, berbicara tentang kemajuan negara, hanya akan membuat Indonesia dan masyarakatnya selalu merasa bergantung dan mengkiblatkan negara lain.

Makassar, 15 Feb 2025

Tri Pusyaka

Bagikan Artikel ini